PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk :

1. Pengembangbiakan satwa
2. Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (ranching/rearing)
3. Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (artificial propagation)
4. Pengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan danatau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Pembesaran satwa adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan (stek), pemencaran rumput, kultur jaringan, dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

TUJUAN PENANGKARAN

Tujuan penangkaran adalah untuk :

1. Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam
2. Mendapatkan kepastian secara administrative maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan penangkaran tumbuhan dan satwa liar mencakup ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan penangkaran, administrasi penangkaran dan pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, kecuali jenis :

1. ANOA
2. BABI RUSA
3. BADAK JAWA
4. BADAK SUMATERA
5. BIAWAK KOMODO
6. CENDERAWASIH
7. ELANG JAWA, GARUDA
8. HARIMAU SUMATERA
9. LUTUNG MENTAWAI
10. ORANG UTAN
11. OWA JAWA
12. TUMBUHAN JENIS RAFLESIA

PENGADAAN INDUK DAN LEGALITAS ASAL INDUK

Induk satwa untuk keperluan penangkaran, dapat diperoleh dari :

• Penangkapan satwa dari alam
• Sumber-sumber lain yang sah meliputi : hasil penangkaran, Luar Negeri, rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan dan dari Lembaga Konservasi.

Pengadaan induk penangkaran :

1. Pengadaan induk dari penangkapan dari alam, diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan
2. Pengadaan induk dari hasil penangkaran
3. Pengadaan induk penangkaran dari hasil penangkaran generasi pertama (F1) untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES dilakukan dengan izin dari Menteri Kehutanan
4. Untuk generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES, dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal PHKA
5. Untuk jenis yang tidak dilindungi dan atau termasuk Appendix II, III dan atau Non Appendix CITES, dilakukan dengan izin Kepala Balai KSDA

Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri :

1. Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri wajib dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN Impor) dan bagi jenis yang termasuk dalam Appendix CITES, SATS-LN Ekspor dari Negara pengekspor
2. Induk penangkaran yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk dalam Appendix I CITES harus berasal dari unit usaha penangkaran di luar negeri yang telah terdaftar pada Sekretariat CITES sebagai penangkar jenis Appendix I CITES untuk kepentingan komersial
3. Pengadaan induk penangkaran yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan, hanya dapat dilakukan bagi spesimen yang telah ditempatkan dan diseleksi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan atau di tempat penampungan Balai KSDA.

Induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam (W) dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Induk penangkaran satwa liar generasi pertama (F1) hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Spesimen induk satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam, dan atau hasil penangkaran generasi pertama (F1) satwa liar yang dilindungi, tidak dapat diperjual belikan dan wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan.

PELAKSANAAN PENANGKARAN

Dalam rangka menjamin kemudahan kontrol hasil penangkaran, maka setiap anakan harus dipisahkan dari induk-induknya. Pemisahan anakan dari induk harus dapat dilakukan untuk membedakan antar generasi dimana generasi pertama (F1) harus dapat dibedakan dengan generasi-generasi berikutnya. Dalam rangka menjaga kemurnian jenis satwa liar, unit penangkaran dilarang melakukan pengembangbiakan silang (hibrida) baik antar jenis maupun antar anak jenis, bagi jenis-jenis yang dilindungi yang bersasal dari habitat alam. Hal ini dikecualikan untuk mendukung pengembangan budidaya peternakan atau perikanan. Untuk menjaga keanekaragaman genetic jenis satwa, penangkaran satwa dilakukan dengan jumlah paling sedikit dua pasang atau bagi jenis-jenis satwa yang poligamous minimal dua ekor jantan. Dan dilakukan dengan menghindari penggunaan induk-induk satwa yang mempunyai hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garis keturunan.

PENANDAAN DAN SERTIFIKASI

Pelaksana penangkaran wajib melakukan penandaan dan sertifikasi terhadap indukan maupun hasil penangkarannya. Penandaan pada hasil penangkaran merupakan pemberian tanda yang bersifat permanen pada bagian tumbuhan maupun satwa dengan menggunakan teknik tagging/banding, cap (marking), transponder, pemotongan bagian tubuh, tattoo dan label yang mempunyai kode berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan huruf. Penandaan bertujuan untuk membedakan antara induk dengan induk lainnya, antara induk dengan anakan dan antara anakan dengan anakan lainnya serta antara spesimen hasil penangkaran dengan spesimen dari alam. Untuk memudahkan penelusuran asal usul (tracking) spesimen tumbuhan atau satwa, penandaan dilengkapi dengan sertifikat. Bagi jenis-jenis yang karena sifat fisiknya tidak memungkinkan untuk diberitanda hanya dilakukan pemberian sertifikat. Dalam rangka perdagangan luar negeri, unit penangkaran jenis-jenis Appendix I CITES, yang dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol (captive breeding) dan perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi terkontrol (artificial propagation), wajib deregister pada sekretariat CITES. Registrasi hanya dapat diajukan oleh unit penangkaran yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran.

Ketentuan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dapat diunduh [di sini].

PENGERTIAN

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

FUNGSI LEMBAGA KONSERVASI

Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain itu Lembaga Konservasu berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BENTUK LEMBAGA KONSERVASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/Menlhk/setjen/kum.1/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Lembaga Konservasi. Lembaga Konservasi dikelompokkan menjadi dua yaitu Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus dan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. 

Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus

Lembaga Konservasi untuk kepentingan khusus diantaranya:

• Pusat Penyelamatan Satwa: Pusat penyelamatan satwa adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (animal disposal) lebih lanjut oleh Pemerintah
• Pusat Rehabilitasi Satwa: Pusat Rehabilitasi Satwa adalah tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, adaptasi satwa, dan pelepasliaran ke habitat alaminya.
• Pusat Konservasi Satwa Khusus: Pusat Konservasi Satwa Khusus adalah tempat untuk penyelamatan satwa jenis tertentu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, pengembangbiakan terkontrol, sumber indukan, dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ
• Pusat latihan Satwa Khusus: Pusat latihan satwa khusus adalah tempat melatih satwa khusus spesies gajah agar menjadi terampil sehingga dapat dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan peragaan di dalam areal pusat latihan gajah, patrol pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi lembaga konservasi lainnya dan/atau membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan

Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum

Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum diantaranya:

• Kebun Binatang: Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil)
• Taman Safari: Taman safari adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal terbuka dengan luasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar, yang bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) pribadi dan/atau kendaraan roda empat (mobil) yang disediakan pengelola yang aman dari jangkauan satwa
• Taman Satwa: Taman satwa adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar.
• Taman Satwa Khusus: Taman satwa khusus adalah tempat pemeliharaan jenis satwa tertentu atau kelas taksa satwa tertentu pada areal sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar.
• Museum Zoologi: Museum zoology adalah tempat koleksi berbagai specimen satwa dalam keadaan mati, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
• Kebun Botani: Kebun botani adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan tertentu, untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan bioteknologi, rekreasi dan budidaya.
• Taman Tumbuhan Khusus: Taman tumbuhan khusus adalah tempat pemeliharaan jenis tumbuhan liar tertentu atau kelas taksa tumbuhan liar tertentu, untuk kepentingan sebagai sumber cadangan genetik, pendidikan, budidaya, penelitian dan pengembangan bioteknologi.
• Herbarium: Herbarium adalah tempat koleksi berbagai specimen tumbuhan dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Ketentuan tentang Lembaga Konservasi diatur dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/Menlhk/setjen/kum.1/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 dapat diunduh [di sini].

Jenis kegiatan usaha yang diatur untuk memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di kawasan BBKSDA Sumatera Utara terdapat 2 Jenis kegiatan izin Usaha yaitu :

1. Izin usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) – Khusus Taman Wisata Alam dan Taman Buru
2. Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) – Khusus Taman Wisata Alam, Taman Buru, dan Suaka Margasatwa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur mengenai jenis-jenis kegiatan pada Kawasan Konservasi.

Kegiatan Usaha Penyediaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPSWA)
Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi, yang selanjutnya disebut (PB-PSWA) adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan wisata alam meliputi:
1. sarana wisata tirta;
2. sarana akomodasi;
3. sarana transportasi;
4. sarana transportasi khusus (helikopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat);
5. sarana wisata petualangan alam.
IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 tahun, dan dapat diajukan oleh: BUMN/BUMD/BUMS dan Koperasi.

Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)
Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat (PB-PJWA) adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Usaha penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Pemandu/Interpreter Wisata Alam
2. Penyediaan Jasa Transportasi Wisata alam
3. Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata Alam
4. Penyediaan Jasa Cinderamata Wisata alam
5. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam
6. Penyediaan Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam.
7. Penyediaan Jasa Informasi Pariwisata Alam.

PB PJWA diprioritaskan untuk pelaku usaha yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. IUPJWA dapat diajukan oleh: Perorangan atau BUMN/BUMD/BUMS/ Koperasi (jangka waktu usaha 5 tahun dan dapat diperpanjang).

Pengajuan PB PJWA dan PB PSWA harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 pada link berikut: Lampiran-Permenlhk-3-tahun-2021_PB-PSWA-dan-PB-PJWA

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha berbasis Resiko pasal 6 ayat (2) butir c, bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha pada bidang wisata alam di kawasan konservasi, kode KBLI yang harus dipilih dalam sistem OSS yaitu 02209 (Usaha kehutanan lainnya).

Beberapa dokumen yang dipersyaratan dalam pendaftaran izin usaha jasa wisata alam pada kawasan konservasi di OSS yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi (Pemohon perorangan)
Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat keterangan keahlian /pernah mengikuti pelatihan pramuwisata.

2. Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan)
Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya.

3. Persyaratan Administrasi (Pemohon nonperorangan)
Pakta Integritas

4. Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan)
a. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan;
b. Memiliki SDM yang profesional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam);
c. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;

5. Persyaratan Biaya (Pemohon perorangan/nonperorangan)
a. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Persyaratan Izin Lainnya.